KUNJUNGAN STAF KEMENKO POLHUKAM DI WILAYAH SORONG

Kunjungan kerja Staf Kemenkopolhukam di Wilayah Sorong yang terdiri dari  Deputi I / Poldagri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Wawan Kustiawan, S.H,  Kordinator Analis Desk Otsus Papua Kemenko Polhukam Brigjen TNI ( Purn ) Safi'ul, Kabid 4 / Poldagri Kemenko Polhukam Kolonel Inf Almuchalif Suryo, disambut oleh Kasrem 181/PVT Kolonel Inf Hariyanto, dihadiri oleh para Kasi Korem 181/PVT, As Intel Lantamal XIV/Sorong Kolonel Laut (P) Rokhman, Asintel Pasmar-3 Letkol Mar Rahadian. P., Kapolres Sorong Kota AKBP Mario Siregar, S.Ik, Kapolres Sorong AKBP, Dewa, S.Ik, Ketua Bawaslu Kota Sorong Ilias Idie, Ketua KPU Kota Sorong Robertus B. Yumame, Ketua KPU Kab. Sorong Adomince Y. Pandori, Ketua Bawaslu Kab. Sorong Regina Gembenop, Ka Kesbangpol Kab. Sorong Adri Timban dan Korwil BIN Sorong Raya Letkol Inf Morin bertempat di Ruang Data Makorem 181/PVT Jl. Pramuka No.1 Sorong-Papua Barat, Kamis (15/2).

Kunjungan Staf Kemenko Polhukam ini diantaranya adalah untuk membahas tentang “Peran dan Dukungan Pemerintah dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019” di wilayah Papua Barat. Peran pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemilu 2019 yang diatur dalam Pasal 434 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dimana Pemerintah dan Pemda wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangn diantaranya mengenai penugasan personil pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, pelaksanaan sosialisasi terhadap per UU Pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu, kegiatan lain yang sesuai kebutuhan pelaksanaan pemilu.

Sementara Peran TNI dalam Pemilu adalah tugas pokok TNI sesuai UU No. 34/2004 adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.  (Penrem 171/PVT).